IHQN

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di RS, saat ini pemerintah telah memperbaiki dan menyempurnakan sistem akreditasi RS di indonesia. Sistem akreditasi versi baru tersebut akan mulai diterapkan pada tahun 2012. Perbedaan sistem akreditasi baru ini terletak pada standarnya yang fokus pada pasien serta menilai tidak hanya pada standar input dan dokumen melainkan pada proses hingga outcome. Selain itu apabila standar akreditasi KARS yang lama lemah pada implementasi, maka standar akreditasi baru ini kuat pada implementasi dan harus melibatkan seluruh staf.

Standar akreditasi KARS versi baru terdiri dari 4 kelompok standar,yaitu kelompok standar pelayanan berfokus pada pasien, kelompok standar manajemen rumah sakit, sasaran keselamatan pasien rumah sakit dan sasaran milenium goals. Seluruhnya terdapat 15 bab, 323 standar dan 1048 elemen yang akan dinilai menggunakan instrumen akreditasi KARS versi baru.

Untuk mempermudah proses pelaksanaan survei akreditasi KARS versi baru dan memaksimalkan penggunaan teknologi dalam mutu pelayanan, saat  ini IHQN dan PMPK FK UGM bekerjasama dengan SubDit Akreditasi- Kemenkes dan KARS sedang mengembangkan instrumen akreditasi dan assessment berbasis web.

Read more…

IHQN bekerjasama dengan RS Akademik Universitas Hasanuddin dan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu mengadakan Pelatihan dan Wokshop Audit Medis di Rumah Sakit sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan staf RS dalam menerapkan Permenkes no 755 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di RS khususnya untuk sub-komite mutu profesi. Kegiatan telah diselengarkan pada tanggal 10-11 November 201 di Hotel Sahid Jaya, Makasar yang diikuti oleh 17 RS, tidak hanya dari Makasar dan sekitarnya, namun juga dari Kalimantan dan Maluku.

Read more…

Pelayanan kesehatan yang benar-benar bermutu di Indonesia saat ini harus diakui hanya dapat diperoleh oleh masyarakat yang memiliki akses ke sarana pelayanan kesehatan bermutu, entah akses geografis (hanya dikota-kota besar yang memiliki sarana dan klinisi yang lengkap dan kompeten), akses pembiayaan (hanya kalangan menengah atas yang dapat membayar out-of-pocket yang dapat mendapatkan pelayanan bermutu), akses hubungan baik (hanya sejawat dokter atau keluarga dokter yang mendapatkan pelayanan “seperti keluarga sendiri”) atau akses informasi (hanya orang-orang tertentu yang dapat memperoleh informasi mutu sarana pelayanan kesehatan tertentu) dan berbagai akses khusus lainnya.

Bagaimana caranya menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu untuk semua orang?

Profesor dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD menjawab pertanyaan tersebut pada Pidato Pengukuhan Guru Besarnya yang disampaikan pada tanggal 25 Juli 2011 di hadapan Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Baca selengkapnya disini:

  Pidato_Pengukuhan_Prof._Adi_Utarini.pdf (383.5 KiB, 814 hits)

BARU: Daftar Acara Sesi Forum:

  Agenda Terbaru Forum Mutu 2011 (181.2 KiB, 734 hits)

____________________________________________

Indonesian Healthcare Quality Network (IHQN) untuk ke 7 kalinya akan mengadakan Forum Mutu Pelayanan Kesehatan di Indonesia (Forum Mutu) yang tahun ini akan diselenggarakan di Sanur Bali dengan acara inti pada tanggal 28-29 September.

Forum Mutu ini akan menyajikan pengalaman para praktisi upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas (primary care) dan juga praktisi regulator mutu pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Asuransi).

Tema tahun ini: Peran e-Health, Tehnologi Kesehatan, Pendidikan dan Penelitian dalam Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di Indonesia

Informasi lengkap dapat diperoleh pada link ini

  Leaflet_I_Forum_Mutu_2011_2.pdf (1.0 MiB, 458 hits)

Telah terbit, bulletin IHQN untuk bulan Juli 2011, silahkan klik link berikut

  Bulletin IHQN Juli 2011 (374.0 KiB, 676 hits)

Beberapa waktu lalu PMPK FK-UGM bekerjasa dengan MMR-UGM dan Australian National University mengadakan seminar dan workshop mengenai pengembangan sistem regulasi pelayanan kesehatan. Prof Judith Healy dari ANU menyatakan bahwa meski Australia dan Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda namun masalah yang dihadapi relatif sama: regulasi yang tidak efektif berjalan, kesulitan mewujudkan lembaga regulator yang independen, sulitnya melibatkan sektor swasta, dan sebagainya.

Lebih lanjut Prof Judit mengusulkan lima prinsip regulasi pelayanan kesehatan yang responsif sebagai berikut:

1. Aksi regulasi berupa model piramida – mulai dari yang bawah (pendekatan dari lunak ke tegas)

2. Terdapat kapasitas untuk meningkatkan regulasi ke arah yang lebih tegas (lebih tinggi di piramidanya)

3  Menggunakan banyak aktor regulasi (satu seringkali tidak cukup)

4. Menggunakan banyak mekanisme regulasi (satu seringkali tidak cukup)

5. Membangun kekuatan– menggunakan dukungan/reward serta sangsi

Lebih lanjut dapat dipelajari pada slide presentasi Prof. Judith

  Judith_Healy-Indonesia.pdf (371.6 KiB, 295 hits)

Menurut web-site Joint Commission International (JCI) http://www.jointcommissioninternational.org/JCI-Accredited-Organizations/#Indonesia di Indonesia telah terdapat 4 RS yang memperoleh sertifikat akreditasi internasional dari JCI.  Fakta ini tentu menggembirakan bagi masyarakat pe-rumah-sakit-an di Indonesia karena menunjukkan bahwa RS Indonesia juga mampu memenuhi standar akreditasi internasional. Namun demikian disamping dampak akreditasi yang terkait dengan citra RS (ke-4 RS tersebut adalah RS swasta) tentu juga menjadi pertanyaan adalah mengenai dampak yang didapat dari akreditasi internasional ini, apakah meningkatkan mutu pelayanan masin-masing RS? apakah dampaknya lebih besar dibandingkan program akreditasi nasional (KARS)

Fakta lain: ternyata ke-4 RS tersebut bukan berasal dari Jakarta Read more…