Selamat menikmati
Akreditasi RS adalah bentuk evaluasi eksternal mutu pelayanan kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. SPM RS adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar. Bagaimanakah hubungan antara SPM RS dengan akreditasi RS KARS versi baru? Topik ini menjadi salah satu pembahasan dalam workshop Finalisasi Revisi Standar Pelayanan Minimal-RS (SPM RS) yang dilaksanakan oleh Dirjen BUK-Kemenkes pada 29-30 Nopember 2011 yang lalu dan disampaikan oleh dr. Hanevi Djasri, MARS.
Menurut dr. Hanevi Djasri, MARS akreditasi dengan SPM memang harus sejalan, karena keduanya adalah sama-sama proses mutu, dimana ada pengukuran-evaluasi-perbaikan. Sudah terlihat benang merah antara SPM RS dengan standar akreditasi KARS versi baru, ditunjukkan dengan adanya kaitan konten antara keduanya. Misalnya, beberapa jenis pelayanan SPM telah masuk secara khusus dalam Bab standar akreditasi, antara lain indikator mutu pelayanan Bedah Sentral terdapat dalam Kelompok Standar Pelayanan Berfokus Pada Pasien (Bab 5: Pelayanan anastesi dan bedah) kemudian indikator Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi terdapat dalam Kelompok Standar Manajemen RS (Bab 2: Pencegahan dan Pengendalian Infeksi). Beberapa indikator lain, meskipun tidak masuk secara khusus dalam bab tertentu tetapi ada dalam beberapa standar/elemen akreditasi KARS, seperti indikator pelayanan radiologi yang masuk dalam standar AP.6 (Pelayanan Radiologi dan diagnostik imaging)
Lebih lanjut dalam standar akreditasi KARS, yaitu tentang Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) pada Standar PMKP.3. menyebutkan bahwa pimpinan RS harus menetapkan indikator kunci baik struktur , proses dan hasil untuk diterapkan diseluruh RS dalam rangka peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Ini merupakan standar yang dapat menjadi dasar kuat bagi Direktur RS untuk menggunakan indikator SPM RS.
Melihat keterkaitan tersebut maka sangat penting dilakukan pemetaan untuk melihat hubungan antara SPM RS dengan akreditasi KARS agar RS tidak menganggap bahwa akreditasi KARS dengan SPM RS merupakan 2 hal yang berbeda. Selain itu tentunya akan memudahkan RS karena pemenuhan SPM RS juga merupakan pemenuhan standar akreditasi , sehingga indikator SPM RS dapat diintegrasikan dalam standar akreditasi KARS.
Disamping pemetaan hubungan juga perlu dilakukan telaah lebih lanjut tentang proses penerapan standar akreditasi dengan proses pengukuran dan evaluasi SPM RS, telaah proses ini penting untuk melihat kesamaan sistem, baik sistem penilaian maupun pengukuran keduanya. Melalui integrasi kedua sistem ini, apalagi didukung dengan sisitem informasi berbasis web maka dapat memudahkan RS dalam hal pelaporan dan ketepatan pengiriman pelaporan serta juga memudahkan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan menjalankan fungsi regulasinya (by: i.irfianti)
]]>
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di RS, saat ini pemerintah telah memperbaiki dan menyempurnakan sistem akreditasi RS di indonesia. Sistem akreditasi versi baru tersebut akan mulai diterapkan pada tahun 2012. Perbedaan sistem akreditasi baru ini terletak pada standarnya yang fokus pada pasien serta menilai tidak hanya pada standar input dan dokumen melainkan pada proses hingga outcome. Selain itu apabila standar akreditasi KARS yang lama lemah pada implementasi, maka standar akreditasi baru ini kuat pada implementasi dan harus melibatkan seluruh staf.
Standar akreditasi KARS versi baru terdiri dari 4 kelompok standar,yaitu kelompok standar pelayanan berfokus pada pasien, kelompok standar manajemen rumah sakit, sasaran keselamatan pasien rumah sakit dan sasaran milenium goals. Seluruhnya terdapat 15 bab, 323 standar dan 1048 elemen yang akan dinilai menggunakan instrumen akreditasi KARS versi baru.
Untuk mempermudah proses pelaksanaan survei akreditasi KARS versi baru dan memaksimalkan penggunaan teknologi dalam mutu pelayanan, saat ini IHQN dan PMPK FK UGM bekerjasama dengan SubDit Akreditasi- Kemenkes dan KARS sedang mengembangkan instrumen akreditasi dan assessment berbasis web.
Dengan web ini, RS yang terdaftar tidak hanya dapat mengakses standar dan instrumen akreditasi KARS versi baru secara lengkap, namun juga panduan untuk pembuatan dokumen yang diperlukan serta dokumen dan kebijakan/undang-undang yang terkait. Selain itu RS dapat melakukan self assessment untuk menilai kemampuan dan kesiapan RS sebelum mengikuti akreditasi. Seluruh informasi yang lengkap dan terbaru mengenai akreditasi akan dapat ditemukan dalam web ini.
Selain RS, web ini juga akan digunakan para surveyor sebagai alat bantu ketika melakukan survei ke RS, sehingga nanti ketika melakukan survei para surveyor tidak perlu membawa setumpuk dokumen, melainkan cukup membawa gadget yang simple.
Keuntungan lain dengan menggunakan web ini, sistem penilaian instrumen akreditasi akan lebih objektif, karena seluruh RS dapat melakukan penilaian sendiri kemudian dapat dibandingkan dengan penilaian oleh surveyor.
Uji coba awal web ini telah dilakukan beberapa kali oleh dr. Hanevi Djasri, MARS pada pertemuan akreditasi baik yang diadakan oleh KARS maupun oleh subdit akreditasi, yaitu pada pertemuan uji coba instrumen akreditasi di hotel Akmani beberapa waktu lalu dan workshop standar akreditasi baru RS tahap IV yang diadakan di hotel Sahid jakarta pada tanggal 15-16 november 2011 yang lalu.
Web yang direncanakan launching 1 Januari 2012 ini akan menjadi sumber resmi dan terbaru mengenai akreditasi RS KARS.
]]>
IHQN bekerjasama dengan RS Akademik Universitas Hasanuddin dan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu mengadakan Pelatihan dan Wokshop Audit Medis di Rumah Sakit sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan staf RS dalam menerapkan Permenkes no 755 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di RS khususnya untuk sub-komite mutu profesi. Kegiatan telah diselengarkan pada tanggal 10-11 November 201 di Hotel Sahid Jaya, Makasar yang diikuti oleh 17 RS, tidak hanya dari Makasar dan sekitarnya, namun juga dari Kalimantan dan Maluku.
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MenKes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit ditegaskan bahwa peran Komite Medik diarahkan untuk mengatur tata kelola klinis (clinical governance) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien di rumah sakit lebih terjamin dan terlindungi serta mengatur penyelenggaraan komite medik di setiap rumah sakit dalam rangka peningkatan profesionalisme staf medis.
Salah satu tugas dan fungsi Komite Medik terutama Subkomite Mutu Profesi yang utama adalah melakukan Audit Medis sebagai upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.
Pelatihan hari pertama diawali dengan penyampaian materi oleh dr. Agung P Sutiyoso SpOT, MM, MARS membahas hubungan antara Clinical governance, organisasi belajar, dan proses perbaikan kinerja klinis dimana audit medik merupakan salah satu perwujudan pilar dalam clinical governance dan merupakan proses pembelajaran dari organisasi. Selain itu dr. Agung juga membahas Permenkes 755 mengenai Komite Medik, dimana saat ini terjadi perubahan fungsi, tugas maupun tanggung jawab dari komite medik yang salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan audit medik. Dalam diskusi mengenai Permenkes baru tersebut, para peserta banyak meminta penjelasan mengenai proses kredensial dan clinical priviledge.
Selanjutnya, pelatihan dan workshop dilakukan dengan mengkombinasikan teori yang diberikan dengan praktek, difasilitasi oleh Tim Fasilitator yang dikoordinir oleh dr. Hanevi Djasri, MARS. Praktek yang dilakukan merupakan simulasi pelaksanaan audit medis yang sebenarnya. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok sesuai 3 jenis penyakit yang telah dipilih berdasarkan rekam medik yang disediakan oleh RS Unhas.
Akhir dari pelatihan dan workshop ini adalah menyusun plan of action sebagai rencana perbaikan dan dasar untuk melakukan re-audit. Kemudian diharapkan peserta dapat melakukan audit medik di RS masing-masing (maksimal 2 minggu setelah pelatihan) dengan melengkapi jumlah rekam medik minimal 30 buah dengan menggunakan kasus yang sama dan menyusun laporan audit medis. Dalam penyusunan ini peserta dapat berkomunikasi dan berkonsultasi via email dengan Tim Fasilitator. Laporan audit medis yang telah disusun tersebut dapat menjadi bukti bahwa RS telah menjalankan kewajiban yang diamanatkan dalam UU 44 tahun 2009 dan Permenkes 755 tahun 2011 serta bukti telah memenuhi standar Akreditasi RS baik dari KARS maupun dari JCI.
Kepada para Peserta, Pembicara dan Panitia Forum Mutu Nasional IHQN 2011, kami koordinator IHQN mengucapkan banyak terimakasih. Nantikan buku “Isu-Isu Terkini Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Indonesia: Peran e-Health, Teknologi Kesehatan, Pendidikan dan Penelitian” yang akan segera terbit berdasarkan topik-topik yang dibahas pada Forum Mutu 2011. Untuk sementara silahkan download e-book buku abstrak Forum Mutu 2011. Download file rar, lalu extract ke hardisk lalu jalankan dengan mengklik “forum mutu 2011″ flash player. Selamat menikmati
]]>
Pada tanggal 7-8 September 2011, Hospital Management Asia mengadakan konfrensi internasional ke 10 di Resorts Word Sentosa Convention Center, Singapore. Konfrensi yang diikuti 768 peserta dari 25 negara menyajikan berbagai pemikiran dan pengalaman para manajer RS dari seluruh dunia, termasuk juga dari beberapa industri terkait. Laporan lengkap: Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
]]>
Telah terbit CD-ROM dari WHO yang berisi pedoman dan tools yang dapat digunakan oleh Dinas Kesehatan, Rumah-sakit dan Puskesmas dalam menetapkan kebijakan dan penerapan keselamatan pasien di sarana pelayanan kesehatan.
CD-ROM dapat diperoleh dengan menghubungi sekretariat IHQN gratis untuk anggota IHQN hanya dengan mengganti biaya pengiriman
Daftar isi CD-ROM:
1. First Global Patient Safety Challenge – Clean Care is Safer Care
• WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care
• Guide to Implementation
• Template Action Plan
• Folder containing further tools (English)
• Folders containing further tools (French)
2. Second Global Patient Safety Challenge – Safe Surgery Saves Lives
• WHO Guidelines For Safe Surgery 2009 (English only)
• Implementation Manual for the 2009 WHO Surgical Safety Checklist (all UN languages)
• Surgical Safety Checklist (all UN languages)
3. Pulse Oximetry
• WHO Global Pulse Oximetry Manual (English)
4. Research for Patient Safety
• WHO Patient Safety Research booklet (EN, FR & ES)
• Global Priorities for Patient Safety Research
• Summary of the Evidence
5. Patient Safety Solutions
• 9 Solution one-pagers (EN)
• Solutions in various UN languages (AR, CH & ES)
• Participate in the Patient Safety Solutions Survey (2010) Go to: http://www.surveymonkey.com/s/QJZCNL7
6. Action on Patient Safety: High 5s
• Fact Sheet on High 5s (EN and FR)
• Fact Sheet: Medication Reconciliation
• Fact Sheet: Concentrated Injectable Medicines
• Fact Sheet: Correct Procedure at Correct Body Site
7. Patients for Patient Safety
• Poster
• Postcard (EN & ES)
8. Radiotherapy Risk Profile
9. Learning from Error workshop materials
• Booklet
• Accompanying video
10. Patient Safety Curriculum
• Patient Safety Curriculum Guide for Medical Schools 2009
• Curriculum Guide Summary 2009
11. International Classification for Patient Safety
• Conceptual Framework for the ICPS
12. African Partnerships for Patient Safety
• Booklet (EN & FR)
• Poster (EN & FR)
• Postcard (EN & FR)
]]>
Pelayanan kesehatan yang benar-benar bermutu di Indonesia saat ini harus diakui hanya dapat diperoleh oleh masyarakat yang memiliki akses ke sarana pelayanan kesehatan bermutu, entah akses geografis (hanya dikota-kota besar yang memiliki sarana dan klinisi yang lengkap dan kompeten), akses pembiayaan (hanya kalangan menengah atas yang dapat membayar out-of-pocket yang dapat mendapatkan pelayanan bermutu), akses hubungan baik (hanya sejawat dokter atau keluarga dokter yang mendapatkan pelayanan “seperti keluarga sendiri”) atau akses informasi (hanya orang-orang tertentu yang dapat memperoleh informasi mutu sarana pelayanan kesehatan tertentu) dan berbagai akses khusus lainnya.
Bagaimana caranya menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu untuk semua orang?
Profesor dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD menjawab pertanyaan tersebut pada Pidato Pengukuhan Guru Besarnya yang disampaikan pada tanggal 25 Juli 2011 di hadapan Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Baca selengkapnya disini: Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
]]>
BARU: Daftar Acara Sesi Forum: Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
____________________________________________
Indonesian Healthcare Quality Network (IHQN) untuk ke 7 kalinya akan mengadakan Forum Mutu Pelayanan Kesehatan di Indonesia (Forum Mutu) yang tahun ini akan diselenggarakan di Sanur Bali dengan acara inti pada tanggal 28-29 September.
Forum Mutu ini akan menyajikan pengalaman para praktisi upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas (primary care) dan juga praktisi regulator mutu pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Asuransi).
Tema tahun ini: Peran e-Health, Tehnologi Kesehatan, Pendidikan dan Penelitian dalam Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di Indonesia
Informasi lengkap dapat diperoleh pada link ini Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
]]>